Saya membaca artikel di The Jakarta Post dan di The Jakarta Globe tentang pembajakan. Sebuah studi menulis bahwa industri film Indonesia kehilangan sekitar Rp 1,45 triliun (US $ 103 juta) karena pembajakan hanya di empat kota. (Jakarta, Kabupaten Deli Serdang, Medan dan Bogor). Jika penelitian dilakukan di 30 kota di seluruh negeri, total kerugian bisa mencapai Rp 5 triliun.

Itu jumlah uang pajak yang banyak, yang tidak bisa dikumpulkan oleh pemerintah.

Kita bertanya-tanya mengapa Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tidak bisa menghentikan kehilangan uang yang jumlahnya  triliunan. Lagi pula: itu adalah tugas mereka untuk mendorong sisi ekonomi industri film.

Atau di mana tugas Kementerian Keuangan untuk menghentikan pendapatan ilegal ini?

Atau mengapa Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat merevisi undang-undang hak cipta dan menciptakan undang-undang pembajakan yang lebih ketat? Saya telah melihat ini terjadi di Indonesia sejak saya tiba di sini pada tahun 2002. Itu 16 tahun yang lalu. Tidak ada yang dilakukan dalam 16 tahun. Itu waktu yang cukup lama.

Ketika saya mengajar di IKJ untuk pertama kalinya, pada tahun 1989, saya terkejut seseorang dapat membeli kaset musik  sepertiga dari harga normal. Itu diberi label "Hanya dijual di Indonesia". Tetapi kemudian saya menyadari cara itu sangat efektif. Itu menghapus pembajakan terhadap dunia musik. Itu menghentikan penjualan kaset kaset ilegal.

Koran The Jakarta Post menulis bahwa alasan orang mengakses film ilegal secara online atau melalui DVD bajakan adalah karena keterbatasan akses ke bioskop. Orang juga sering tidak sadar bahwa mereka telah melanggar hukum.

Saya tahu harga DVD bajakan 7 hingga 10 kali lebih murah daripada DVD resmi. Banyak orang tidak punya banyak uang di Indonesia. Saya mengerti dari mana asal pembajakan itu. Tetapi saya selalu bertanya-tanya mengapa studio-studio besar dari Amerika Serikat (UIP, Warner, Universal, 20th Century Fox dll.) tidak pernah membuat label DVD murah yang dapat bersaing dengan DVD bajakan. Seperti yang dilakukan Sony dan perusahaan musik lainnya dengan kaset musik. “Hanya dijual di Indonesia”. Sejak home-video muncul pada 1980-an film Indonesia telah berjuang melawan pembajakan.

Awalnya para pembuat DVD bajakan sangat tidak tertarik untuk menyentuh film Indonesia. Tetapi ketika beberapa film Indonesia menjadi sukses besar, pantangan itu telah di langgar.

Dan sekarang dengan teknologi terbaru membuat sangat mudah bagi semua orang untuk menemukan konten bajakan secara online melalui situs pengaliran dan unduhan ilegal. Film Joko Anwar "A Copy of My Mind," diunggah di YouTube pada bulan Februari tahun lalu dan telah menarik lebih dari 100.000 pemirsa. Ini, tentu saja, menyebabkan kerugian dalam pendapatan bioskop, karena orang-orang yang menonton film di situs streaming ilegal atau DVD bajakan cenderung kurang ke bioskop.

Ketua Aprofi Fauzan Zidni menjelaskan kepada The Jakarta Globe bahwa perang melawan pembajakan sebagian besar tidak berhasil, karena pemerintah hanya akan bergerak melawan pelaku pembajak film jika ada keluhan dari produser film atau sutradara.

Yurod Saleh (Kementerian Hukum dan Hak) menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengambil langkah-langkah legal karena pembajakan membutuhkan gugatan agar diproses secara legal. Yurod Saleh menyarankan agar pihak-pihak terkait mengajukan revisi undang-undang ke DPR untuk memungkinkan pelanggaran diproses tanpa laporan.

Menurut saya bukan tugas pembuat film untuk mengubah hukum. Itu harus berasal dari pemerintah atau DPR. Saya setuju dengan Fauzan Zidni ketika dia mengatakan: “Penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa sampai kami mengajukan keluhan resmi. Waktu yang kita harus habiskan untuk membuat film menjadi sia-sia dengan memerangi pembajakan."

Bekraf Ari Juliano Gema (wakil kepala Badan Ekonomi Kreatif untuk Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Peraturan) menulis di The Jakarta Post bahwa Indonesia memiliki undang-undang kekayaan intelektual dan undang-undang teknologi informasi yang memadai untuk menghentikan penyebaran konten bajakan secara online.

Begitu? Kenapa tidak ada yang dilakukan begitu lama?

Situs resmi teratas di Indonesia, viva.co.id, menarik 29 juta tampilan halaman lokal, sementara situs web pembajakan film lokal lk21.org menarik 144 juta tampilan dalam periode yang sama.

Brett Danaher dari Chapman University di Inggris, menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mengatasi pembajakan adalah dengan menggunakan pendekatan tiga metode - menggunakan solusi hukum, menciptakan alternatif komersial yang sah dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Tetapi yang paling penting bagi Indonesia dalam memerangi pembajakan film adalah melakukan apa yang telah dilakukan di negara lain: meningkatkan penegakan hukum.

“Intellectual rights must become a priority. Making movie requires months, years of hard work involving hundreds of people whose jobs are dependent on the industry’s ability to make money," kata Danaher. “Stricter piracy laws should be enforced,"

Saya pikir sudah saatnya bahwa ketiga asosiasi produsen Indonesia (Aprofi, PPFI dan APFI) bersama dengan Badan Perfilman Nasional (BPI) membuat janji dengan menteri yang bertanggung jawab dan memaksa pemerintah untuk bertindak. Pembajakan sedang terjadi di seluruh dunia tetapi tidak merajalela seperti di Indonesia.

Penulis: Orlow Seunke